Adi Fauzanto
Pegiat Kajian Anti Korupsi

 “Tidak ada KPK hari ini, hari esok, dan 5 tahun ke depan.”

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi lembaga yang disorot dalam setiap periode rezim pemerintahan. Karena berhadapan langsung dengan korupsi sebagai kejahatan luar biasa atau extra ordinary crime.

Sebelum KPK lahir, sejarah politik hukum pemberantasan korupsi juga menghadirkan dinamika pembentukan lembaga khusus antikorupsi. Setiap rezim pemerintahan, mulai dari awal kemerdekaan, orde lama, orde baru, hingga reformasi memiliki rekam sejarah pembentukan kelembagaan antikorupsi sendiri.

Menurut buku Jangan Bunuh KPK yang ditulis oleh Denny Indrayana, setidaknya terdapat lima lembaga antikorupsi yang dibentuk pada era orde lama, empat lembaga antikorupsi yang dibentuk pada era orde baru, dan dua lembaga yang dibentuk pada era reformasi hingga mengantarkan pada KPK yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sehingga menjadi kuat berdasarkan aspek yuridis.

Hidup mati lembaga pemberantasan korupsi tersebut menurut Denny Indrayana (2016) bergantung kepada empat hal. Pertama, dilemahkan dengan membentuk badan/lembaga antikorupsi yang baru. Kedua, secara resmi lembaga tersebut dibubarkan. Ketiga, Tidak ada pembubaran resmi, namun berjalannya waktu lembaga tersebut tidak diberikan peran dan akhirnya menghilang ditelan zaman. Keempat, Dilemahkan dengan pembatalan dasar hukum pembentukan lembaga tersebut.

Empat pola yang digagas terkait hidup mati lembaga antikorupsi oleh Denny Indrayana dilihat dari realitas empiris yang ada, yaitu KPK pasca berlakunya Undang-Undang No. 19 Tahun 2019.

Hal ini dihubungkan dengan teori Lawrence Friedman, terkait struktur, substansi, dan kultur (Slamet, 2012). Lawrence mengatakan, berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada ketiga hal tersebut.

Substansi berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum, baik living law dan books law. Struktur berarti sistem struktural atau kelembagaan yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik.


Sedangkan kultur diartikan suasana atau kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan.

Dari hal tersebut, Saya ingin memadukan antara keempat pola hidup matinya lembaga antikorupsi oleh Denny Indrayana dengan teori Lawrence Friedman. Mengerucutkan bingkai (frame) bagaimana hidup matinya KPK di tangan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dihubungkan dengan isu kontemporer.

Sejarah Panjang Hidup Mati KPK dan Kuasa Polri

Pembahasan hidup mati KPK dan kuasa Polri, dimulai dengan mengutip istilah Corruptor Fight Back. Corruptor Fight Back menurut Labib Muttaqin dan Edy Susanto (2018) merupakan serangan yang dilakukan oleh koruptor atau pihak-pihak yang anti pemberantasan korupsi terhadap pihak atau lembaga yang melakukan pemberantasan korupsi.

Menurut Denny (2016), KPK memiliki amanat memberantas korupsi terhadap pejabat publik dan penegak hukum. Namun, dalam praktiknya, pemberantasan korupsi dari sisi penegak hukum masih sedikit dibanding dengan pejabat publik.

Ditambah menurut Denny (2016), ketika KPK berusaha mengungkap kasus korupsi yang diduga terkait Polri dan terbukti setiap ada dugaan korupsi oleh petinggi Polri, maka KPK akan mengalami krisis kelembagaan. Krisis tersebut berupa penyerangan terhadap struktur pimpinan atau pegawai KPK.

Seperti kasus Cicak vs Buaya I, yang melibatkan Susno Duadji dan korbannya adalah Chandra M. Hamzah serta Bibid Waluyo Pimpinan KPK. Selanjutnya kasus Cicak vs Buaya II, berkaitan dengan Djoko Susilo dan korbannya adalah penyidik Novel Baswedan. Kemudian, Cicak vs Buaya III berkaitan dengan Budi Gunawan dan korbannya ialah pimpinan KPK, Abraham Samad, Bambang Widjajanto, dan Zulkarnaen (DW, 2015).

Belajar dari kasus tersebut, untuk apa bersusah payah melawan struktural pimpinan KPK, kalau bisa mendudukinya? Bahkan, ide tersebut tetap terlaksana pada sejarah berikutnya, yakni Reformasi Dikorupsi.

Sejarah Reformasi Dikorupsi

Terdapat fenomena yang mengejutkan di akhir tahun 2019, di mana cepatnya proses revisi UU KPK. Alih-alih menguatkan, pada kenyataannya justru membuat lemah.

Pelakunya mulai dari presiden (eksekutif), DPR (legislatif), dan teman-temannya. Terlibat pula Polri yang mengirimkan kadernya, Firli Bahuri, seorang polisi aktif, yang sekarang menjadi pimpinan KPK.

Fenomena Reformasi Dikorupsi saya hubungkan dengan teori Lawrence Friedman. Secara teori, dibagi menjadi tiga, yaitu struktur (lembaga KPK), substansi (produk hukum yang mengatur KPK), kultur (budaya pemberantasan korupsi).

Mudah sekali untuk memberhangus KPK. Dengan melumpuhkan ketiga hal tersebut sudah cukup.

Mari kita ambil contoh, Capim (Calon Pimpinan) KPK yang sudah menjadi Ketua KPK merupakan kuda troya dari lembaga kepolisian. Kuda troya tersebut cukup untuk meruntuhkan struktur KPK.

Contoh lagi, revisi UU KPK yang sudah disahkan oleh pemerintah dan DPR menjadi pertanda untuk meruntuhkan substansi KPK. Pada akhirnya sisa terakhir adalah budaya pemberantasan korupsi, semoga tidak hancur, itulah harapan masyarakat Indonesia.

Dari kedua hal tersebut, mari kita bedah satu persatu. Kita mulai dari subtansi dari UU KPK yang baru. Secara umum, pembentukan undang-undang dibagi menjadi materiil (isi UU) dan formil (tata cara).

Setidaknya ada tujuh poin yang dapat melemahkan KPK dari segi materiil. Mulai dari dewan pengawas, posisi lembaga independen negara, kepegawaian KPK, hubungan antara kepolisian-jaksa-KPK, kewenangan dewan pengawas, dan terakhir yaitu terkait pemberhentian penyelidikan dan penyidikan atau SP3.

Selanjutnya dari segi formil, terdapat beberapa perhatian. Pertama, berkaitan dengan Prolegnas tahunan, di mana UU KPK tidak termasuk di dalamnya. Lalu mengenai naskah akademik, yang bisa menjadi acuan untuk menilai urgensi dari revisi UU KPK, tidak dapat diakses secara terbuka. Selain kedua hal tersebut, adalah mengenai jumlah DPR yang hadir tidak mencapai setengah dari total jumlah anggota DPR.

Struktural KPK Dikuasi Polri

Fenomena Reformasi Dikorupsi dan Pelolosan Firli Bahuri sebagai ketua KPK yang baru diprediksi menyebabkan konflik kepentingan struktural dan melanjutkan konflik kepentingan yang berkepanjangan antara Polri dan KPK.

Konflik kepentingan, menurut Council of Europe (2000) merupakan potensi yang jika tidak dikelola secara transparan dan akuntabel akan mendorong pejabat publik mengambil keputusan yang tidak berdasar pada kepentingan publik. TI (Transparency Internasional) mengajukan prasyarat terjadinya konflik kepentingan, (1) ada aktor, (2) ada wewenang yang dimiliki, dan (3) ada keputusan atau tindakan atau kebijakan yang dilakukan.

Prediksi konflik kepentingan di tubuh KPK terbukti pada pemilihan jabatan di KPK. Menurut ICW dalam Tempo (2020), terdapat beberapa kejanggalan dalam pemilihan jabatan struktural di KPK.

Pertama, proses pemilihan dimulai sejak 5 Maret 2020, dan baru diumumkan kepada publik pada tahap akhir yaitu 31 Maret 2020. Kedua, tidak memberikan informasi (transparansi) terkait calon yang ikut dalam pemilihan.

Terdapat empat jabatan yang dilakukan pemilihan, yaitu Deputi Penindakan, Deputi Informasi dan Data, Direktur Penyelidikan, dan Kepala Biro Hukum. Dua diantaranya merupakan Polisi (CNN, 2020), yaitu Brigjen Pol Karyoto, dan KombesPol Endar Priantoro. Ditambah dengan Brigjen Pol RZ Panca Putra Simanjutak sebagai Direktur Penyidikan. Ketiga polisi tersebut memiliki dua pimpinan yaitu Kapolri dan Komisioner KPK.

Ke depannya tinggal menunggu kebijakan atau tindakan yang dikeluarkan KPK yang dominan struktural diisi oleh Polri, baik dari komisioner hingga struktural di bawahnya. Dan rasanya tidak mungkin jika saja Cicak vs Buaya kembali terulang. Bayangkan saja, pimpinan KPK dalam kasus tersebut harus menghadapi lembaga yang sama.

Di akhir kalimat, izinkan saya mengulang judul di awal tulisan yaitu tidak ada KPK hari ini, hari esok, dan 5 tahun ke depan. Atau setidaknya sampai adanya political will dari  presiden untuk mengeluarkan Perppu, DPR merevisi kembali dengan menguatkan, atau Polri yang mempunyai itikad baik dengan tidak menduduki struktural KPK.

Pucukmera.ID – Sebagai media anak-anak muda belajar, berkreasi, dan membangun budaya literasi yang lebih kredibel, tentu Pucukmera tidak bisa bekerja sendirian. Kami membutuhkan dukungan dan kolaborasi dari semua pihak. Untuk itu, kami merasa perlu mengundang tuan dan puan serta sahabat sekalian dalam rangka men-support wadah anak muda ini.

Tuan dan puan serta sahabat sekalian dapat men-support kami melalui donasi yang bisa disalurkan ke rekening BNI 577319622 a.n Chusnus Tsuroyya. Untuk konfirmasi hubungi 085736060995 atau email sales@pucukmera.id