Jerat UU ITE dalam Kasus Kekerasan Seksual

Ainiyatul Febri Mahiyah


PUCUKMERA.ID — Belum pulih energi saya setelah mencoba memahami tindak-tanduk KPI atas dua kasus yang mencuat kemarin. Hari ini, energi saya telah dikuras kembali. Membaca kabar korban pelecehan di KPI akan dilaporkan balik oleh terduga pelaku menggunakan UU ITE dan tuduhan pencemaran nama baik, membuat saya semakin yakin, kalau negara ini sedang tidak sehat.

Saya rasa energi kita semua yang peduli terhadap isu kekerasan seksual dan jerat UU ITE yang selalu menghantui di dalamnya sudah muak. Bukan muak untuk melakukan pembelaan, tetapi muak terhadap lembaga negara yang masih saja tidak ‘gercep’, terlalu menimbang-nimbang untuk kepentingan politik. Tapi, saya yakin, seberapa bosan kita terhadap dosa negara yang satu ini, semangat kita untuk menyuarakan keadilan lebih besar.

Jika menilik kasus pelecehan yang ada di KPI, walaupun sebelumnya korban sempat melaporkan kepada polisi, tapi tak digubris, ini menandakan bahwa instansi negara ‘ngga kerja-kerja amat’. Alasan laporannya tidak diterima karena tidak ada bukti kuat yang menunjukkan perundungan dan pelecehan itu terjadi.

Tapi, saya rasa alasan itu tidak logis. Kenapa? Coba dipikir. Andai bapak polisi yang berada di posisi MS sebagai korban, menjadi pihak yang diintimidasi, tidak punya kekuatan, diperlakukan tak selayaknya manusia (seperti yang ada dirilis pers korban), masa iya bapak polisi punya pikiran dan kesempatan mengambil gawai untuk merekam? Toh kalaupun sempat terbesit, pasti tidak akan diberi kesempatan oleh terduga pelaku itu.

Ketika keadaan mental korban sudah jatuh, tidak ada pintu keluar selain sosial media, lalu viralnya membuat instansi negara merasa tercemar. Kemudian membuat masyarakat punya trust issue pada instansi negara. Jangan heran, karena memang lembaga negara seringkali menunjukkan citra buruknya. Tidak pernah mengedepankan kepentingan rakyat, menganggap sepele, dan kebanyakan berdalih.

 Setelah korban membuka pada publik, terduga pelaku melakukan viktimisasi dengan melaporkan balik korban menggunakan UU ITE dengan tuduhan pencemaran nama baik. Sampai sini, saya masih nggak habis pikir. Kalau saja terduga pelaku merasa dirugikan, karena anggota keluarga mengalami perundungan dari orang lain atas kasus itu, seharusnya mereka sadar, itu bukan kendali dari korban. Atau kalau benar terduga pelaku terbukti bersalah, berarti itu risiko yang harus ditanggung. Sederhananya, itu bukan pencemaran nama baik. Tapi, memang nama baik nya sudah tercemar.

Berbicara mengenai UU ITE, memang tidak akan pernah habisnya melahap energi kita semua. Undang-undang ini seringkali ampuh untuk dijadikan boomerang pada korban kekerasan seksual yang speak up di sosial media. Hal ini harusnya ini menjadi refleksi lembaga negara untuk merevisi UU ITE. Untuk menegakkan keadilan, dan membuktikan bahwa Indonesia memang negara hukum, yang adil dan tidak mengerdilkan.

Pasal yang seringkali digunakan untuk menjerat korban ialah Pasal 27 ayat 3 yang mengacu pada fitnah. Dalam kata lain yakni pencemaran nama baik dengan tuduhan yang tak pernah dilakukan pelaku. Artinya, seharusnya terduga pelaku menjalani proses hukum yang ada, jika memang ia merasa tak bersalah. Janganlah memperjuangkan nama baik, jika proses hukum belum menyatakan ia bersalah atau tidak, kesannya kan jadi kelihatan kalau ia sedang menutupi aib. *upps

Maka dari itu, semangat merevisi UU ITE seharusnya menjadi hal penting yang harus segera diselesaikan Indonesia. Agar undang-undang ini tak lagi mengandung pasal-pasal karet yang elastis, dan tidak memihak pada korban. Keberpihakan negara pada korban kekerasan seksual yang speak up di sosial media seharusnya menjadi contoh untuk korban-korban lain agar berani melapor pada pihak yang berwajib, dan pihak yang berwajib harusnya merefleksi diri agar lebih serius dan taat hukum untuk memroses kasus yang ada.

Harusnya pemerintah sadar, bahwa pasal-pasal karet UU ITE telah banyak menelan korban. Artinya, banyak orang yang dikriminalisasi dengan adanya UU ITE ini, seperti yang terjadi pada Baiq Nuril. Saya rasa negara cukup cermat dan tidak sukar dalam menyadari bahwa terdapat kekeliruan yang mengarah pada ambiguitas pasal, yang dapat digunakan siapa pun untuk menjerat korban yang sebagian besar status sosialnya tidak lebih tinggi.

Jika UU ITE telah direvisi, semoga saja Indonesia memasuki babak baru kehidupan bersosial media yang adil dan sehat. Tentu, harusnya ini bukan menjadi angan saja, agar tidak ada lagi Baiq Nuril lainnya di kemudian hari. Dan sudah saatnya Indonesia menciptakan ruang aman dan perlindungan yang adil dan bebas dari kekerasan seksual.


Pucukmera.id – Sebagai media anak-anak muda belajar, berkreasi, dan membangun budaya literasi yang lebih kredibel, tentu Pucukmera tidak bisa bekerja sendirian. Kami membutuhkan dukungan dan kolaborasi dari semua pihak. Untuk itu, kami merasa perlu mengundang tuan dan puan serta sahabat sekalian dalam rangka men-support wadah anak muda ini.

Tuan dan puan serta sahabat sekalian dapat men-support kami melalui donasi yang bisa disalurkan ke rekening BNI 577319622 a.n Chusnus Tsuroyya. Untuk konfirmasi hubungi 085736060995 atau email sales@pucukmera.id.

What's your reaction?
0Suka3Banget
Show CommentsClose Comments

Leave a comment