Tanjung Priok: Luka Kita Masih Menganga

Share

Faiz Al Ghiffary


Mungkin sebagian dari kita mulai luntur ingatan tentang tragedi berdarah Tanjung Priok. 12 September 1984 menjadi ingatan buruk. Kita perlu memotret kembali peristiwa kelam yang hingga kini masih menuai jalan buntu tanpa titik temu. Kejahatan-kejahatan HAM yang pernah terjadi tidak boleh terulang lagi. Negara wajib menyelesaikan kejahatan tersebut sebagaimana mestinya.

Permulaan Tragedi Berdarah

Kejadian bermula ketika digaungkan asas tunggal Pancasila oleh rezim orde baru. Pada 8 September 1984, dua Babinsa dengan seragam lengkap memasuki Musala As-Sa’adah.  Bermaksud mencopot pamflet yang dianggap dapat mengancam stabilitas negara. Isi pamflet tersebut dianggap ujaran kebencian terhadap pemerintah. Artinya, pemerintah sangat otoriter melarang kebebasan berpendapat. Menilai anti Pancasila pada siapa saja yang tidak sejalan dengan pemerintah.

Kabar semena-mena sikap dua Babinsa dalam rumah ibadah telah menyebar luas. Dua hari setelahnya, pada 10 September 1984 situasi semakin memanas. Terjadi adu mulut antara pelaku dan jamaah musala. Adu mulut terhenti saat pelaku diajak masuk ke dalam kantor Masjid Baitul Makmur. Namun massa yang sudah tersulut emosi membakar sepedah motor milik Babinsa di luar halaman. Dalam insiden, empat orang terduga menjadi provokator dan ditangkap aparat.

Esokan hari, 11 September 1984, massa mendatangi Amir Biki, seorang tokoh masyarakat yang diminta tolong menyelesaikan masalah. Perihal melepaskan empat tahanan tanpa melibatkan massa. Amir Biki mengabulkan permintaan. Ia segera mendatangi Kodim menyampaikan tuntutan pembebasan empat tahanan. Namun usahanya gagal.

Setelah upaya Amir Biki tidak membuahkan hasil, massa sepakat melakukan protes dengan turun ke jalan. 12 September 1984, sekitar 1.500 orang bergerak menuju Polres Tanjung Priok. Sebagian bergerak menuju Kodim yang tak jauh dari Polres.

Massa yang bergerak menuju Polres dihadapkan dengan aparat militer dengan persenjataan lengkap. Massa tak gentar dan tetap terus bergerak mendekati Polres. Namun yang terjadi adalah hujan peuru dari senapan aparat militer. Korban berjatuhan, massa berhamburan tak karuan. Situasi serupa juga dialami oleh massa yang bergerak menuju Kodim. Tiga perwakilan massa diminta mendekat, bukan diminta bernegosiasi, malah dijadikan sasaran empuk peluru.

Dalam tragedi tersebut, tak diketahui pasti jumlah korban meninggal, luka-luka atau hilang. Berdasarkan pernyataan Pangilma ABRI Jendral Moerdany, jumlah korban sebanyak 18 orang tewas dan 53 luka-luka. Angka tersebut jauh berbeda dari data Solidaritas untuk Peristiwa Tanjung Priok. Setidaknya ada sekitar 400 orang tewas, belum termasuk yang hilang dan luka-luka.

Pola Pelanggaran Ham

Ada enam pola pelanggaran HAM yang tercatat atas tragedi kemanusiaan tersebut. Seperti yang telah publikasikan oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KONTRAS). Pertama, pelarangan atas kebebasan berekspresi. Pola pelanggaran HAM pertama terlihat saat dua Babinsa semena-mena ingin mencopot pamflet yang dianggap mengancam stabilitas negara.  Kebebasan mengemukakan pendapat di muka umum adalah hak asasi manusia, baik secara lisan dan tulisan.

Kedua, pembunuhan di luar proses hukum atau pembunuhan seketika. Pembunuhan seketika terjadi saat penembakan yang membabi buta pada massa aksi. Pembunuhan di luar proses hukum terjadi saat penyiksaan korban pada pemeriksaan dan penahanan sewenang-wenang. Tercatat satu korban meninggal di Lapas Salemba akibat penyiksaan yang dialami.

Ketiga, penyiksaan terhadap korban. Penyiksaan dilakukan saat peristiwa terjadi maupun pasca peristiwa. Seperti penembakan seketika saat proses pemeriksaan tanpa proses hukum terlebih dahulu. Berbagai macam penyiksaan juga terjadi, seperti penyetruman, pemukulan, penelanjangan, tidak memberi makan tahanan dan penendangan.

Keempat, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang. Aparat militer melakukan penangkapan dan penahanan sewenang-wenang setelah peristiwa 12 September 1984. Mereka yang dicurigai memiliki hubungan erat dengan peristiwa tersebut akan ditangkap. Penangkapan sewenang-wenang menyasar para penceramah ataupun tokoh masyarakat yang dianggap kritis terhadap pemerintah.

Kelima, penghilangan orang secara paksa. Penghilangan paksa terjadi saat peristiwa 12 september 1984 serta paska peristiwa. Banyak korban yang datang ke pengajian tak kembali lagi ke rumah. Ada yang ditangkap semena-mena tanpa pemberitahuan kepada pihak keluarga. Saat pihak korban mencari, tidak ada jawaban pasti tentang keberadaan anggota keluarga yang ditangkap.

Terakhir, pengadilan yang memihak. Seluruh keluarga korban dalam peristiwa tragedi Tanjung Triok, tidak mendapatkan perlakuan adil di mata hukum. Pengadilan justru memihak pemerintah, melegitimasi suatu keadilan yang tidak adil.

Sampai Mana Kejahatan Ham di Selesaikan?

Tahun 2001, melalui Keputusan Presiden dibentuk pengadilan HAM Ad Hoc tingkat pertama. Memutuskan 12 terdakwa pelaku pelanggar HAM dalam tragedi Tanjung Priok 12 September 1984. Namun, ketika para terdakwa mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi justru dinyatakan bebas. Hal ini mendorong kita untuk bertanya, sebenarnya pada siapa negara ini memihak?

Pada tahun 2006, Mahkamah Agung berpendapat bahwa tragedi Tanjung Priok bukan merupakan pelanggaran HAM. Para korban bersenjata dan seharusnya diproses dalam pengadilan pidana bukan Ad Hoc.

Di luar semua itu, para terdakwa menawarkan jalan islah kepada para keluarga korban. Meski ada beberapa dari mereka yang kemudian menarik pernyataan dan sisanya tak ingin menempuh jalan tersebut. Sebab kompensasi seharusnya berjalan bersama dengan keadilan bagi para korban. Bukan tawaran atas kompensasi tanpa keadilan.

Jika seperti itu, islah hanya nama lain dari kata suap untuk menghilangkan keadilan. Hingga saat ini, tragedi Tanjung Priok masih menjadi luka menganga. Tanjung Priok semesti diingat, bahwa negara pernah semena-mena melakukan tindakan kejam terhadap masyarakat sipil.

Lebih parah saat tak satupun pemimpin negara yang siap menyelesaikan kasus kejahatan HAM masa lalu. #DukaSeptember adalah luka dari sederet perisitiwa di bulan September yang meninggalkan tanya. Semudah itukah pemerintah melupakan luka?


Pucukmera.ID – Sebagai media anak-anak muda belajar, berkreasi, dan membangun budaya literasi yang lebih kredibel, tentu Pucukmera tidak bisa bekerja sendirian. Kami membutuhkan dukungan dan kolaborasi dari semua pihak. Untuk itu, kami merasa perlu mengundang tuan dan puan serta sahabat sekalian dalam rangka men-support wadah anak muda ini.

Tuan dan puan serta sahabat sekalian dapat men-support kami melalui donasi yang bisa disalurkan ke rekening BNI 577319622 a.n Chusnus Tsuroyya. Untuk konfirmasi hubungi 085736060995 atau email sales@pucukmera.id.

Tinggalkan Balasan