Membaca Pidato Macron dan Sentimentalitas yang Menggelanyutinya

Share

Dion Kristian Cheraz Pardede
Mahasiswa Hukum


La république En Marche merupakan partai yang dipimpin Macron dan menjadi kendaraannya untuk sampai ke kursi presiden Prancis. Partai ini jelas berideologi liberal, bukan hanya ekonomi namun juga sosial. Semangat liberal dan sekularisme ini jadi pembeda dengan Marine Le Pen, tokoh konservatif Prancis yang menjadi rivalnya dalam Pilpres 2017. 

Macron dikenal sebagai tokoh muda liberal terkemuka dekade ini. Kebebasan sipil dan berpendapat—yang memang mengakar kuat di Prancis—di tangannya semakin memiliki tempat yang mantap dalam ruang publik Prancis. Semangat Liberalisme juga tampak dari kebijakan imigrasinya. Emmanuel Macron jauh dari kata proteksionisme dalam kebijakan keimigrasian. Dia tidak terjebak dengan ketakutan-ketakutan penuh sentimen ras.

Dia, selayaknya seorang liberal, percaya akan perlunya distingsi (pemisahan) wilayah publik dan privat antara negara dan masyarakat. Selama menjabat, sangat jarang dia mengintervensi ruang-ruang privat warga negaranya. Dia sangat jauh dari citra pemimpin partisan.

Namun, pernyataannya terkait teror yang berlangsung beberapa waktu lalu agaknya menegasikan semangat dan citra yang ia bangun selama ini. Dalam sebuah pidato, ia menyebut ajaran Islam merupakan sumber krisis global. Pernyataan yang diklaim sebagai tindakan proteksi terhadap kebebasan berpendapat—yang juga merupakan salah satu poin liberalisme—tersebut jika dibedah akan sangat bertentangan dengan pandangan kaum liberal dalam bernegara. 

Keadilan liberal

Immanuel Kant (1724-1804) seorang filsuf aufklärung (pencerahan) Jerman pernah membuat sebuah tulisan pendek yang berpengaruh bagi pandangan sekularisme dan liberalisme sampai saat ini. Tulisan tersebut berjudul Zum ewigen Frieden (Menuju perdamaian abadi). Kant melontarkan sebuah pertanyaan yang kemudian ia jawab sendiri: “Bagaimana tuntutan normatif keadilan dapat dipenuhi oleh fakta kepentingan diri?” Kant menjawab dengan singkat: “Aturlah kepentingan-kepentingan diri itu sehingga tidak bertabrakan satu sama lain”.

Jawaban Kant tersebut kemudian menghasilkan sebuah konsep yang dikenal dengan Management of Self Intersest (manajemen kepentingan diri). Konsep ini menghendaki negara membedakan wilayah publik dan privat. Konsep ini sangat diperlukan terlebih bagi negara-negara plural. Sebab, anggota-anggota masyarakat sebuah negara memiliki kepentingan privat yang berbeda-beda, bahkan bertentangan satu sama lain. Kepentingan-kepentingan anggota masyarakat berbeda karena didasarkan pada keyakinan religius, ideologi, dan berbagai sikap privat lainnya. 

Di sinilah negara perlu hadir dalam merumuskan batasan-batasan atas kepentingan-kepentingan privat tersebut sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu koordinasi anggota masyarakat dalam bermasyarakat dan bernegara. Rumusan ini diperlukan guna mencapai keadilan sebagai konsekuensi dari masyarakat yang kompleks. Menurut John Rawls  (1921-2002) keadilan dalam masyarakat kompleks akan tercapai jika terjadi sekularisasi, dan jika kebijakan dan tindakan negara tidak memihak kelompok mana pun.

Dalam masyarakat kompleks, perlu dipisahkan antara wilayah publik dan privat guna mencapai keadilan. Secara konseptual, wilayah ini memiliki perbedaan yang terlihat samar namun signifikan. Wilayah publik dijalankan menurut konsepsi tentang yang adil, sementara wilayah privat, karena terkait preferensi individu maupun sub-sub kelompok dalam masyarakat berjalan menurut konsepsi tentang yang baik.

Immanuel Kant, setuju bahwa keutuhan masyarakat kompleks tidak dapat dijaga, bila pemerintah mendasarkan kebijakan dan tindakannya di atas konsepsi tentang yang baik. Karena sejak saat itu, maka pemerintah tidak berdiri di atas semua golongan dan menjadi partisan. Inilah yang dikenal sebagai keadilan liberal.

Hal ini kemudian dapat kita kaitkan dengan pidato Macron tersebut. Dengan menyatakan salah satu agama sebagai sumber krisis, maka seketika itu juga ia mengambil tempat berlawanan dengan sikap privat masyarakat tersebut. Dan sejak saat itu pula ia berdiri di atas konsepsi tentang yang baik. Dia – suka tidak suka—harus menerima tudingan sebagai pemimpin partisan atas pernyataan tersebut.

Bukan tanpa alasan, karena pemicu dari teror-teror yang berlangsung di Prancis adalah sebuah pertentangan antara dua sikap privat anggota masyarakat. Antara seorang guru – yang bisa kita asumsikan sebagai seorang liberal—yang menunjukkan karikatur nabi kepada anak beragama Islam yang tentu berdasarkan ajarannya menentang hal-hal semacam itu (merendahkan orang suci). Kemarahan dari golongan Islam kemudian diwakilkan oleh pihak-pihak yang melancarkan teror (biarpun aksi teror tidak dibenarkan masyarakat Islam). Kepala guru tersebut dipenggal, dan memicu unjuk rasa di Prancis.

Yang dikecam Macron adalah tindakan terorisme yang merenggut nyawa warga negaranya. Namun perlu diingat bahwa masyarakat sedang bergumul dalam pertentangan kepentingan privat. Macron, sebagai seorang liberal harusnya bisa memberi tanggapan yang lebih bijak, apalagi dengan posisinya sebagai pemimpin negara tersebut.

Dalam menanggapi pertentangan sikap-sikap privat yang kadung terjadi, tidak seharusnya ia berdiri melawan salah satu kepentingan privat. Alih-alih mengatasi masalah, pernyataannya malah semakin memperluas pergolakan lintas negara. Sikap imparsial dan bebas kepentingan-kepentingan privat tidak hanya dibutuhkan dalam kebijakan publik, namun juga pernyataan atau tanggapan mewakili otoritas negara.

Sentimentalitas

Rasanya perlu pula kita melihat reaksi publik, khususnya dunia Islam terhadap pernyataan Macron. Kecaman meluas dari umat Islam dunia. Juga pemimpin-pemimpin dunia, termasuk Indonesia. Kecaman-kecaman tersebut dapat kita maklumi sebagai teguran demi perdamaian global.

Untuk pengecaman yang lebih luas, yakni di tengah masyarakat (khususnya di basis Islam), momen ini menjadi kesempatan kita mengukur rasionalitas kaum religius. Sebab, problem kaum religius dalam bermasyarakat selama ini adalah sentimentalitas yang begitu kental.

Mari kita urai ‘konflik’ yang sedang berlangsung ke dalam tiga bagian. Pertama, kemarahan umat Islam terhadap guru yang menampilkan karikatur Nabi Muhammad. Kedua, teror sebagai respons tindakan oknum guru. Dan ketiga, pidato kontroversial Emmanuel Macron.

Umat Islam banyak menentang tindakan guru tersebut, sekaligus mengecam tindakan teror yang mengatasnamakan Islam. Reaksi yang timbul cukup ramai, namun tidak semasif kecaman publik terhadap pernyataan Macron. Sesaat setelah Macron mengeluarkan pernyataan yang mendiskreditkan Islam, kecaman terhadap terorisme dari kalangan Islam bak tenggelam dan beralih ke pernyataan Macron. Sebaliknya, kaum yang melabeli diri sebagai liberal, kebanyakan diam dan menutup mata pada pernyataan Macron yang bertentangan dengan nilai-nilai liberal tersebut.

Mengapa umat Islam lebih fokus pada pernyataan Macron daripada mengecam tindakan terorisme yang menodai citra komunitas Islam global? Dan mengapa kaum liberal lebih banyak diam ketika pernyataan Macron pada dasarnya bertentangan dengan nilai-nilai liberal?

Jawabannya adalah sentimentalitas. Umat Islam jauh lebih reaktif terhadap pernyataan Macron, karena sudah tenggelam dalam kebencian terhadap sekularisme dan freedom of speech yang dianut Prancis.

Pelecehan nabi terjadi atas nama freedom of speech, sehingga umat Islam sudah menabung amarah pada konsep tersebut. Apalagi, Macron dalam kasus karikatur Charlie Hebdo, menolak menindak majalah tersebut atas nama kebebasan berpendapat. Sehingga kemarahan terhadap pernyataan Macron merupakan akumulasi kemarahan yang didasarkan pada preferensi privat dan tendensi kolektivis. Beberapa umat Islam tidak menoleransi sekularisme dan freedom of speech yang kebablasan, sehingga kemarahan terhadap pernyataan Macron jauh lebih masif ledakannya dibanding kecaman terhadap terorisme.

Di pihak yang satu, kaum yang menjunjung tinggi sekularisme terkesan diam dan tak bereaksi atas pernyataan Macron.

Sentimentalitas menyebabkan ketidakjernihan dalam memandang masalah sebenarnya. Reaksi yang timbul lebih banyak disebabkan emosi yang diaduk daripada otonomi individu dalam memandang masalah yang ada. Sentimentalitas tentu jadi problem besar ke depan bagi kehidupan bersama. Menghadapi tabrakan preferensi privat dengan argumentasi penuh sentimen tidak akan pernah menjadi solusi dalam kehidupan bersama. 


Pucukmera.ID – Sebagai media anak-anak muda belajar, berkreasi, dan membangunkk budaya literasi yang lebih kredibel, tentu Pucukmera tidak bisa bekerja sendirian. Kami membutuhkan dukungan dan kolaborasi dari semua pihak. Untuk itu, kami merasa perlu mengundang tuan dan puan serta sahabat sekalian dalam rangka men-support wadah anak muda ini.

Tuan dan puan serta sahabat sekalian dapat men-support kami melalui donasi yang bisa disalurkan ke rekening BNI 577319622 a.n Chusnus Tsuroyya. Untuk konfirmasi hubungi 085736060995 atau email sales@pucukmera.id.

Tinggalkan Balasan